Asal Bukan Raja

Kita akan memilih seorang Gubernur dan wakil gubernur yang pemimpin, yang pengayom, yang melayani, yang rendah hati, yang berakal sehat. Dan lagi tidak rakus dan menindas. Harus diingat kita tidak akan memilih raja karena tak ada istilah itu sekarang. Kecuali raja nurani yang berpihak pada rakyat. Ataupun jika dipaksa daerah ini harus dipimpin seorang raja maka rajanya adalah rakyat sendiri; itu tawaran terakhir.

Syahdan, tentang seorang raja zalim di negeri Brenge. Seperti halnya cerita Fir’aun yang takut kekuasaanya direbut bayi laki-laki bernama Musa. Raja Berenge melakukan operasi militer dengan merazia bayi-bayi yang baru lahir dan wanita-wanita yang tengah mengandung.

Bayi-bayi langsung bunuh sementara wanita-wanita hamil digiring ke sebuah sungai untuk dieksekusi. Cara pengeksekusiannya, tangan wanita-wanita itu diikat dengan seutas tambang. Setelah itu mereka digantung diatas sungai. Dengan sebilah tombak, satu per satu wanita –wanita hamil itu ditusuk hingga tewas. Raja Berenge melakukan itu semua demi antisipasi jika-jika ramalan para tukang sihir tentang seorang anak laki-laki yang konon akan lahir dan kemudian penentangnya benar-benar terjadi.

Raja adalah pemilik kuasa. Mereka biasanya menjadi diktator yang punya kecenderungan memaksa, memeras, menggusur, menindas bahkan membunuh. Untuk melanggengkan kekuasaannya, raja biasanya tak segan melegalkan segala cara. Karena posisi rakyat di hadapan tak lebih dari babu, hamba, sahaya, kawula alit yang harus manut, penurut dan penakut. Semua rakyat akan tenggelam dalam ketakutan, kecuali kaum oportunis yang bisa menjilat.

Setiap kekuasaan entah Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua Partai, Ketua DPR, Ketua Polisi, Ketua Tentara, Ketua Organisasi Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) hingga ketua Perhimpunan Kusir Cidomo, sebetulnya –pada hakekatnya- juga tersimpan sifat (ke)raja(an)an seperti itu. Dan biasanya setiap kekuasaan selalu saja disalahgunakan (Abbuse Of Power).

Diera selanjutnya bentuk fisik raja dan kerajaan memang berhenti dan hanya tertinggal di lontar-lontar sejarah yang mungkin hanya tersimpan di museum nasional. Tapi bentuk sifat raja dan kerajaan tetap saja bermetamorfosis lebih canggih mengikuti arus perubahan masa ke masa. Di era 20 hingga 40-an, raja dan kerajaan itu bernama kolonialisme. Diera 50-an berubah menjadi demokrasi terpimpin ala Sukarno. Setelah itu tahun 80-an berubah lagi menjadi Orde Baru ala Suharto. Lengsernya Suharto dan terbukanya kebebasan, raja dan kerajaan masih juga eksis. Kali ini bentuknya partai politik.

Karena substansinya sama dengan raja, kekuasaan apapun selalu bertindak sama seperti raja terkecuali modelnya yang berbeda. Mereka mungkin tidak main bunuh seperti kisah rakyat diatas. Tapi dengan modus yang lain seperti korupsi, kolusi, nepotis, jalan-jalan ke luar negeri, menaikkan gaji dan tunjangan sendiri, mendongkrak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Sembako serta banyak lagi yang lain sesungguhnya juga membunuh perlahan-lahan.

Sadar atau tidak, ini adalah pembunuhan massal. Mungkin tempat eksekusinya bukan di atas sungai yang berdarah-darah, tapi mereka di eksekusi di atas lahan sawah mereka, di dalam rumah–rumah mereka bahkan ada yang dieksekusi di pinggir jalan, rumah sakit, penjara dan lain-lain. Mereka-mereka petani miskin, pengemis, pekerja seksual, pengemis, buruh, gembel dan masih banyak lagi. Mereka semua rakyat sama persis dengan kaum Bani Israi’il yang ditindas Fir’aun dan dibela Musa Alaihis Salam.

Di propinsi ini sebentar lagi kita akan memilih pejabat yang disitu mereka memiliki kekuasaan; sama dengan raja; pemilihan Gubernur (Pilgub). Dan kita tidak ingin di perhelatan penting itu raja-raja naik tahta. Sekarang bukan lagi jaman Jaka Tingkir atau Empu Gandring yang hidup di dunia rimba raya persilatan. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang berotot dia yang hidup.

Kita akan memilih seorang Gubernur dan wakil gubernur yang pemimpin, yang pengayom, yang melayani, yang rendah hati, yang berakal sehat. Dan lagi tidak rakus dan menindas. Harus diingat kita tidak akan memilih raja karena tak ada istilah itu sekarang. Kecuali raja nurani yang berpihak pada rakyat. Ataupun jika dipaksa daerah ini harus dipimpin seorang raja maka rajanya adalah rakyat sendiri; itu tawaran terakhir.

Namun rasanya itu tidak mungkin ujar Mohammad Sobari dalam esainya di sebuah media massa. Alasannya, ruang sejarah kita telampau padat dengan kekuasaan raja-raja, pangeran, patih, adipati dan putri-putri yang sejarahnya tak pernah menghitung peran rakyat. Sobari menambahkan, kita ini masih hidup dalam “Kratonik Ideologi” namun secara tidak sadar kita kira yang sedang kita bangun adalah demokrasi dan pembebasan untuk rakyat padahal tidak samasekali. (Kompas, 25/2/2007)

Oke, sesuatu yang tidak mungkin tak usah kita logis-logiskan menjadi sesuatu yang mungkin. Kita ikhlaskan saja diri kita ini jadi rakyat dan biarkan mereka melaju menjadi penguasa. Asal satu catatannya kita, kita tak ingin hidup dalam aroma ketakutan, dibawah bayang-bayang ancaman, di uber-uber pentungan polisi pamong praja yang buas, atau kebijakan penguasa yang membuat suasana semakin tidak nyaman.

Dan kita sebagai rakyat mesti juga nyadar sesadar-sadarnya bahwa kita punya daya, kita punya kekuatan, kita adalah rakyat yang berkuasa, ditangan kitalah kekusaan sesungguhnya, bukankkah suara rakyat adalah suara tuhan. Dengan demikian, jika kekuasaan raja-raja itu suatu saat melenceng dengan keinginan kita, kita bubarkan saja ; kita revolusi; kita ganti lagi.

Dan sifat raja pasti ada di setiap calon Gubernur mendatang. Maka saatnya rakyat membuka mata membuka telinga, membuka hati dan fikiran untuk memilih Gubernur yang benar. Rakyat mulai sekarang harus belajar memilih supaya tidak salah pilih lagi. Jika boleh usul, Pilih Gubernur yang sanggup menjadi rakyat sekaligus sanggup menjadi raja, layaknya Umar Bin Khattab sahabat nabi itu.

Sejarah kita harapkan berubah. Mimpi rakyat tentang kesejahteraan-pun bisa berlanjut di kehidupan riil ketika saatnya rakyat terjaga, bangun dan pergi cuci muka. Setelah itu didepan mata, rakyat melihat kehidupan yang bukan sekadar mimpi tapi benar-benar realistis. Berupa kehidupan yang adil, bermoral, makmur, sejahtera, gemahripah loh jinawi, tak ada lagi korupsi, tak ada lagi kolusi. Semuanya aman, tenteram, dan rakyat bisa tertawa bebas, ikut bersenang-senang dan yang lain bisa bekerja dengan nyaman. Semoga ini lagi-lagi tak sekadar mimpi! Mimpi tak terbeli dari republik yang sebenarnya juga mimpi.[]