Orang Bodoh Dilarang Ikut Pilkada!

Terinspirasi judul buku “Orang miskin dilarang sekolah”, saya membuat pernyataan baru di depan teman saya “Orang bodoh dilarang ikut pilkada?”. “Lho, bukankah pilkada hak semua rakyat?” Kata teman itu keberatan. “Orang bodoh tidak punya logika” jawab saya singkat. “Memangnya orang yang tidak punya logika tidak bisa memilih”. “Bisa memilih, tapi tidak bisa memilih dengan benar” kata saya lagi. “Kalo begitu, pilkada tidak demokratis” tandasnya. “Demokrasi itu sarat ironi, saatnya kita memilih dengan atauran rasional”. “Kok...” penggal teman saya. “Orang yang tidak memilih dengan aturan rasional, pilihannya dipastikan salah, maka orang yang terpilih oleh orang-orang yang salah, hasilnya akan salah pula”.
Teman itu kelihatannya masih membutuhkan jawaban tapi saya tidak melanjutkan.

***

Jawaban atas pernyataan ini sesungguhnya telah jauh-jauh hari di jawab Descartes, orang yang tidak bisa berfikir maka ia secara esensial tidak dianggap ada. Orang yang dianggap tidak ada jelas perbuatan dan tindakannya juga tidak ada, absurd Alias sia-sia. “Aku berfikir maka aku ada”. tegas Descartes. Ciri orang bodoh adalah orang yang tidak berfikir sebelum berbuat. Berarti, orang bodoh dalam konteks pilkada adalah orang yang tidak berfikir sebelum memilih. Inilah jawaban mengapa pilkada di beberapa daerah gagal menghasilkan pemimpin yang benar?

Dalam sebuah pertemuan, saya mendengar seorang tokoh mengatakan, “Jangan salahkan gubernur anda andaikata mereka berbuat tidak sesuai keinginan anda, yang perlu anda salahkan adalah diri anda sendiri yang ternyata telah memilih gubernur yang salah alias anda telah salah pilih”. Tapi tidakkah mimpi, mengharapkan yang ikut perstaphora pilkada adalah orang-orang pintar, karena di daerah ini tidak semua manusianya pintar-pintar, bahkan kebalikannya lebih banyak orang yang bodoh?

Oke, saya tak ingin berlama-lama dalam logika yang sulit di cerna. Saya ingin berbicara di wilayah realistis saja. Baru lalu, di Bekasi Jawa Barat dosen Ilmu Politik Unisma 45 Bekasi Dr. Harun Al Rasyid, mengatakan, perilaku pemilih hari ini sangat pragmatis dengan mengedepankan kepentingan sesaat dan tak mau berfikir bagaimana caranya menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Bagi mereka, siapa pun yang jadi bupati, Gubernur atau Wali kota tidak terlalu penting. Mau bodoh, mau pintar, mau jujur mau pembohong samasaja yang penting duitnya.

Simaklah apa yang dikatakan orang desa di tempat saya ”Saya tidak peduli siapa yang jadi Gubernur. Mau orang pintar, orang bodoh atau orang yang suka pelihara gundik, akan tetap saya pilih jika mampu memberikan duit yang lebih banyak”.

Apa yang ada di kepala orang desa tempat saya itu harus diakui hampir merata dikepala orang desa yang lain. Tidak hanya di NTB tapi Indonesia secara keseluruhan. Frame berfikir masyarakat berputar di duit. “Siapa yang paling banyak duit itulah yang kita pilih” sebuah ungkapan biasa, yang tidak saja keluar dari orang biasa semacam orang desa saya tadi, tapi juga dari kepala orang-orang luar biasa semacam Tuan Guru, Tokoh Masyarakat bahkan juga akademisi.

Inikah orang bodoh itu? Bisa jadi iya. Tapi bukankah orang pintar juga berfikir bagaimana bisa untung dalam posisi paling buntung? Iya juga. Berati mereka ini orang-orang pintar? Lalu apa kriteria bodoh dan pintar? Haha entahlah. Aku juga bingung. Aku akan terus mencari tau....aku Janji.....!!!