IAIN dan Gerakan Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram lagi-lagi bergolak, hari-hari ini mahasiswanya terus berdemonstrasi mengusung isu-isu yang sempat disuarakan dalam aksi-aksi sebelumnya. Sedikitnya terdapat tujuh isu sejak tahun 2004 silam yang lumayan menarik perhatian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Perhatian media lokal dan nasional yang begitu serius mengekspos segala persoalan di kampus ini menjadikan masyakat bertanya tentang identitas “Islam” yang disandangnya.
Mengapa kampus “Islam” yang natabene sarat dengan pendidikan spritual dan nilai keagamaan terus menerus mengalami gejolak, dan bahkan kerap menjurus pada anarkisme? Mengapa mahasiswanya terus-menerus melakukan aksi dengan berkoar-koar bahwa dikampus ini sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme? Betulkah demikian atau ini hanya sebentuk dinamika aktivisnya yang tengah mencari identitas dirinya?
Dibandingkan dengan kampus lain IAIN termasuk yang paling berdinamika tinggi dalam kehidupan kampus di NTB. Dalam rentang tahun 2004-2005 saja gejolak yang terjadi di kampus ini lumayan banyak diantaranya aksi mahasiswa menurunkan Dekan Tarbiyah terkait dengan kebijakan timpang perihal Pelatihan Praktek Lapangan (PPL), kemudian terjadi lagi aksi menuntut tranparansi dana pembangunan kampus sekitar 197 Miliyar lebih yang juga diwarnai dengan aksi pemukulan mahasiswa oleh salah seorang dosen hingga terjadi skorsing. Lalu aksi bakar kursi, almamater, bendera. Aksi menggembos mobil para pejabat, aksi menyegel ruang Rektor dan ruang kuliah, aksi mogok belajar dan masih banyak lagi.
Pekan ini, kampus tersebut mengalami gejolak lagi. Media massa lokal dan nasional rame-rame meliput dan menyorot mahasiswa yang melakukan orasi sembari membakar Ban bekas dan berteriak “Bakar kampusnya, bakar koruptornya” (Kamis,18/3) isu yang dicuatkan kali ini masih tetap dengan irama sama. Isu Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pejabat-pejabat birokrasi kampus ini, isu lain yang muncul adalah terjadinya praktek jual-beli nilai serta diskornya sejumlah aktivis mahasiswa yang berjumlah hingga ratusan orang dengan alasan para mahasiswa tersebut tidak pernah membayar SPP.
Gejolak gerakan mahasiswa ini mau tidak mau telah mengidentikkan kampus IAIN dengan Demonstrasi, bakar-bakaran dan anarkisme dan mungkin juga tindak kriminalitas. Persoalannya, tentu saja tidak bisa dilihat dari aksi-aksi mahasiswa di internal kampus IAIN sendiri, tapi juga yang harus dilihat kondisi kampus yang strategis dan nampaknya telah menjadi pilihan “pavorit” elemen gerakan mahasiswa di luar IAIN menggelar aksi dari sini.
Terlepas dari IAIN Mataram identik dengan “sarang demonstran” tentu saja harus dipandang dengan obyektif, sebetulnya apa yang tengah terjadi di kampus Islam kedua terbesar di Indonesia bagian timur setelah Universitas Islam Negeri (UIN) Makasar ini? Mengapa mahasiswanya kerap melakukan gerakan-gerakan yang selalu menuntut pejabat kampusnya ini dan itu? Betulkah ada persoalan korupsi di kampus ini? Betulkah keresahan mahasiswa tentang jual-beli nilai ada disana seperti yang di orasikan oleh mahasiswa?
“Tidak ada asap jika tidak ada apinya” pameo lama ini nampaknya dapat menjadi asumsi awal bahwa memang banyak hal yang tidak beres di kampus ini. Sebuah majalah mahasiswa di kampus ini yang diterbitkan sebulan lalu bahkan menjadikan kasus jual beli nilai sebagai liputan utamanya dengan Cover Story “Duit Berlipat Dibalik Nilai Gelap” (Majalah Mahasiswa RO’YUNA Edisi IX-Februari 2006). Dalam liputan mereka kelihatannya persoalan jual beli nilai ini telah menjadi persoalan yang membudaya, tapi sayang, hasil investigasi mereka kelihatannya belum berani mengungkap nama-nama oknum yang terlibat secara jelas, mereka hanya menyebut inisial-inisial saja yang membuat kita bertanya siapakah mereka yang terlibat itu?.
Kemudian mahasiswa juga menyebut tentang adanya indikasi mark up anggaran dalam pembelian buku perpustakaan serta indikasi penyelewengan dalam beberapa pembangunan di di kampus ini.
Jika semua ini benar, adalah tambahan cerita naif yang dialami lembaga-lembaga Islam di Indonesia khususnya Departemen Agama. Kita tentu masih ingat penyelewengan Dana haji dalam bentuk Dana Abadi Ummat yang mengantarkan mantan menteri agama Said Agil Al-Munawar kepenjara. Kita juga ingat persoalan nepotisme, dan kentalnya permainan uang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Depatemen Agama yang terjadi hampir setiap tahun.
IAIN berada di struktur itu, srtuktur birokrasi pemerintahan yang ber-label “agama”, (Depag) dan identik dengan orang-orang yang mengerti pada persoalan moral dan nilai. Tentu saja ini kontradiktif dan memalukan ketika tahun 2004 lembaga terpercaya Indonesian Coruption Wacht (ICW) justru menyebut biokrasi Departemen Agama menempati urutan kedua sebagai lembaga ter-korup Indonesia setelah Lembaga Pertambangan dan Energi.
Murnikah Gerakan Mahasiswa IAIN?
Baru lalu kampus IAIN Mataram melaksanakan hajatan besar pemilihan calon Rektor. Esensi hajatan ini sekedar mencari (menjaring) calon-calon Rektor yang akan diusulkan ke Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam (Dirjen Bimbaga Islam) di Jakarta. Walaupun demikian terpilihnya tiga nama yang berhasil keluar sebagai peraih suara terbanyak yakni DR. H. Asnawi, MA, Prof. Hj. Sribanun, M.Pd dan Prof. DR. Burhan jamaluddin, MA. Cukup membuat para dosen dan mahasiswa terkotak-kotak dan terpolarisasi.
Jika dilihat lebih dalam dalam proses itu telah terlihat tiga polarisasi besar yang terjadi. Pertama polarisasi organisasi kemasyarakatan, ada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathan. Kedua polarisasi etnis yakni Bima, Sasak, Dompu, Sumbawa dan Jawa. Kemudian ketiga adalah polarisasi organisasi eksternal mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PPMI), LMND, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Himpunan Mahasiswa NW (HIMMAH NW) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Polarisasi-polarisasi ini tentu saja bak organisasi politik dalam struktur negara yang mempunyai basis kekuatan sendiri-sendiri. Maka ketika pemilihan calon Rektor dilakukan mau tidak mau pemilihan antara pro dan kontra terjadi dan bahkan menjurus pada mempertanyakan identitas organisasi dan etnis di masing-masing diri mahasiswa dan dosen.
Pemilihan akan identitas tentu saja memunculkan satu gerakan ekstrim tertentu yang walaupun sebenarnya sekedar ingin menunjukkan eksistensi dirinya sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang mempunyai kekuatan mendukung dan menolak. Inilah akhirnya, pada ranah lebih dalam polarisasi ini dipetakan menjadi kekuatan-kekuatan politik tersendiri yang mempunyai daya menggenjot atau menggemboskan sebuah kekuasaan atau menaikkan kuasa sebuah organisasi masing-masing.
Ini sangat mungkin ter-asumsi oleh masyarakat bahwa setiap aksi yang dilakukan selalu mengarah pada persoalan polarisasi-polarisasi dan kepentingan-kepentingan tertentu. Maka aksi-aksi yang murni kadang hanya sekedar “kuda politik” yang ditunggangi oleh orang-orang yang semuanya mempunyai kepentingan. Jadilah ekstrim dan bahkan anarkis.
Namun disaat yang sama, gerakan mahasiswa yang murni tersebut terus terberangus dan tak mampu menciptakan perubahan substansi. Mereka justru yang kerap tertuduh pecundang dan aktivis busuk. Mereka yang di skor, mereka yang dimanfaatkan, mereka yang berpeluh keringat, mereka yang terhantam. Lalu sampai kapan akan seperti ini?
Amin Maalouf dalam bukunya in The Name Of Identity menyebut sebuah pertarungan berdasarkan etnis, agama, organisasi atau bahkan kebangsaan kerapkali hanya sebuah retorika dari keangkuhan akan kekuasaan. Ia sekedar dalih untuk tidak mengatakan “aku ingin menguasai dan aku ingin merajai”. Persoalan ini tentu saja akan menciptakan disintegrasi dalam kerangka sosial yang ada. Dalam gerakan mahasiswa-pun demikian, ia akan menciptakan sebuah sistem yang tidak adil dalam perbedaan-perbedaan yang sebetulnya kedewasaan berdemokrasi dibutuhkan.
Berbicara tentang demokatisasi kampus tentu saja kita bukan sedang berbicara tentang konsep demokrasi ala Machavelli yang menghalalkan apa saja untuk mewujudkan keinginan, kampus adalah basis intelektual yang juga di kuliahi moral dan nilai. Kampus yang tentu saja berisi orang-orang cerdas-pandai, terdidik dan “bermoral”. Kita tentu berharap tercipta demokrasi kampus yang menjunjung tinggi keadilan sosial (al’adalah), Persamaan hak (Al-musawah) diantara mahasiswa, dosen dan birokrat kampus. Paling tidak inilah upaya kita untuk menciptakan proses pendidikan orang dewasa yang harmonis, dinamis dan dan berkeadilan bukan pemerasan, korupsi dan bahkan pembohongan nilai akademis. Renungkanlah![]
Lombok Post, 25 Maret 2006
Mengapa kampus “Islam” yang natabene sarat dengan pendidikan spritual dan nilai keagamaan terus menerus mengalami gejolak, dan bahkan kerap menjurus pada anarkisme? Mengapa mahasiswanya terus-menerus melakukan aksi dengan berkoar-koar bahwa dikampus ini sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme? Betulkah demikian atau ini hanya sebentuk dinamika aktivisnya yang tengah mencari identitas dirinya?
Dibandingkan dengan kampus lain IAIN termasuk yang paling berdinamika tinggi dalam kehidupan kampus di NTB. Dalam rentang tahun 2004-2005 saja gejolak yang terjadi di kampus ini lumayan banyak diantaranya aksi mahasiswa menurunkan Dekan Tarbiyah terkait dengan kebijakan timpang perihal Pelatihan Praktek Lapangan (PPL), kemudian terjadi lagi aksi menuntut tranparansi dana pembangunan kampus sekitar 197 Miliyar lebih yang juga diwarnai dengan aksi pemukulan mahasiswa oleh salah seorang dosen hingga terjadi skorsing. Lalu aksi bakar kursi, almamater, bendera. Aksi menggembos mobil para pejabat, aksi menyegel ruang Rektor dan ruang kuliah, aksi mogok belajar dan masih banyak lagi.
Pekan ini, kampus tersebut mengalami gejolak lagi. Media massa lokal dan nasional rame-rame meliput dan menyorot mahasiswa yang melakukan orasi sembari membakar Ban bekas dan berteriak “Bakar kampusnya, bakar koruptornya” (Kamis,18/3) isu yang dicuatkan kali ini masih tetap dengan irama sama. Isu Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pejabat-pejabat birokrasi kampus ini, isu lain yang muncul adalah terjadinya praktek jual-beli nilai serta diskornya sejumlah aktivis mahasiswa yang berjumlah hingga ratusan orang dengan alasan para mahasiswa tersebut tidak pernah membayar SPP.
Gejolak gerakan mahasiswa ini mau tidak mau telah mengidentikkan kampus IAIN dengan Demonstrasi, bakar-bakaran dan anarkisme dan mungkin juga tindak kriminalitas. Persoalannya, tentu saja tidak bisa dilihat dari aksi-aksi mahasiswa di internal kampus IAIN sendiri, tapi juga yang harus dilihat kondisi kampus yang strategis dan nampaknya telah menjadi pilihan “pavorit” elemen gerakan mahasiswa di luar IAIN menggelar aksi dari sini.
Terlepas dari IAIN Mataram identik dengan “sarang demonstran” tentu saja harus dipandang dengan obyektif, sebetulnya apa yang tengah terjadi di kampus Islam kedua terbesar di Indonesia bagian timur setelah Universitas Islam Negeri (UIN) Makasar ini? Mengapa mahasiswanya kerap melakukan gerakan-gerakan yang selalu menuntut pejabat kampusnya ini dan itu? Betulkah ada persoalan korupsi di kampus ini? Betulkah keresahan mahasiswa tentang jual-beli nilai ada disana seperti yang di orasikan oleh mahasiswa?
“Tidak ada asap jika tidak ada apinya” pameo lama ini nampaknya dapat menjadi asumsi awal bahwa memang banyak hal yang tidak beres di kampus ini. Sebuah majalah mahasiswa di kampus ini yang diterbitkan sebulan lalu bahkan menjadikan kasus jual beli nilai sebagai liputan utamanya dengan Cover Story “Duit Berlipat Dibalik Nilai Gelap” (Majalah Mahasiswa RO’YUNA Edisi IX-Februari 2006). Dalam liputan mereka kelihatannya persoalan jual beli nilai ini telah menjadi persoalan yang membudaya, tapi sayang, hasil investigasi mereka kelihatannya belum berani mengungkap nama-nama oknum yang terlibat secara jelas, mereka hanya menyebut inisial-inisial saja yang membuat kita bertanya siapakah mereka yang terlibat itu?.
Kemudian mahasiswa juga menyebut tentang adanya indikasi mark up anggaran dalam pembelian buku perpustakaan serta indikasi penyelewengan dalam beberapa pembangunan di di kampus ini.
Jika semua ini benar, adalah tambahan cerita naif yang dialami lembaga-lembaga Islam di Indonesia khususnya Departemen Agama. Kita tentu masih ingat penyelewengan Dana haji dalam bentuk Dana Abadi Ummat yang mengantarkan mantan menteri agama Said Agil Al-Munawar kepenjara. Kita juga ingat persoalan nepotisme, dan kentalnya permainan uang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Depatemen Agama yang terjadi hampir setiap tahun.
IAIN berada di struktur itu, srtuktur birokrasi pemerintahan yang ber-label “agama”, (Depag) dan identik dengan orang-orang yang mengerti pada persoalan moral dan nilai. Tentu saja ini kontradiktif dan memalukan ketika tahun 2004 lembaga terpercaya Indonesian Coruption Wacht (ICW) justru menyebut biokrasi Departemen Agama menempati urutan kedua sebagai lembaga ter-korup Indonesia setelah Lembaga Pertambangan dan Energi.
Murnikah Gerakan Mahasiswa IAIN?
Baru lalu kampus IAIN Mataram melaksanakan hajatan besar pemilihan calon Rektor. Esensi hajatan ini sekedar mencari (menjaring) calon-calon Rektor yang akan diusulkan ke Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam (Dirjen Bimbaga Islam) di Jakarta. Walaupun demikian terpilihnya tiga nama yang berhasil keluar sebagai peraih suara terbanyak yakni DR. H. Asnawi, MA, Prof. Hj. Sribanun, M.Pd dan Prof. DR. Burhan jamaluddin, MA. Cukup membuat para dosen dan mahasiswa terkotak-kotak dan terpolarisasi.
Jika dilihat lebih dalam dalam proses itu telah terlihat tiga polarisasi besar yang terjadi. Pertama polarisasi organisasi kemasyarakatan, ada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathan. Kedua polarisasi etnis yakni Bima, Sasak, Dompu, Sumbawa dan Jawa. Kemudian ketiga adalah polarisasi organisasi eksternal mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PPMI), LMND, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Himpunan Mahasiswa NW (HIMMAH NW) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Polarisasi-polarisasi ini tentu saja bak organisasi politik dalam struktur negara yang mempunyai basis kekuatan sendiri-sendiri. Maka ketika pemilihan calon Rektor dilakukan mau tidak mau pemilihan antara pro dan kontra terjadi dan bahkan menjurus pada mempertanyakan identitas organisasi dan etnis di masing-masing diri mahasiswa dan dosen.
Pemilihan akan identitas tentu saja memunculkan satu gerakan ekstrim tertentu yang walaupun sebenarnya sekedar ingin menunjukkan eksistensi dirinya sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang mempunyai kekuatan mendukung dan menolak. Inilah akhirnya, pada ranah lebih dalam polarisasi ini dipetakan menjadi kekuatan-kekuatan politik tersendiri yang mempunyai daya menggenjot atau menggemboskan sebuah kekuasaan atau menaikkan kuasa sebuah organisasi masing-masing.
Ini sangat mungkin ter-asumsi oleh masyarakat bahwa setiap aksi yang dilakukan selalu mengarah pada persoalan polarisasi-polarisasi dan kepentingan-kepentingan tertentu. Maka aksi-aksi yang murni kadang hanya sekedar “kuda politik” yang ditunggangi oleh orang-orang yang semuanya mempunyai kepentingan. Jadilah ekstrim dan bahkan anarkis.
Namun disaat yang sama, gerakan mahasiswa yang murni tersebut terus terberangus dan tak mampu menciptakan perubahan substansi. Mereka justru yang kerap tertuduh pecundang dan aktivis busuk. Mereka yang di skor, mereka yang dimanfaatkan, mereka yang berpeluh keringat, mereka yang terhantam. Lalu sampai kapan akan seperti ini?
Amin Maalouf dalam bukunya in The Name Of Identity menyebut sebuah pertarungan berdasarkan etnis, agama, organisasi atau bahkan kebangsaan kerapkali hanya sebuah retorika dari keangkuhan akan kekuasaan. Ia sekedar dalih untuk tidak mengatakan “aku ingin menguasai dan aku ingin merajai”. Persoalan ini tentu saja akan menciptakan disintegrasi dalam kerangka sosial yang ada. Dalam gerakan mahasiswa-pun demikian, ia akan menciptakan sebuah sistem yang tidak adil dalam perbedaan-perbedaan yang sebetulnya kedewasaan berdemokrasi dibutuhkan.
Berbicara tentang demokatisasi kampus tentu saja kita bukan sedang berbicara tentang konsep demokrasi ala Machavelli yang menghalalkan apa saja untuk mewujudkan keinginan, kampus adalah basis intelektual yang juga di kuliahi moral dan nilai. Kampus yang tentu saja berisi orang-orang cerdas-pandai, terdidik dan “bermoral”. Kita tentu berharap tercipta demokrasi kampus yang menjunjung tinggi keadilan sosial (al’adalah), Persamaan hak (Al-musawah) diantara mahasiswa, dosen dan birokrat kampus. Paling tidak inilah upaya kita untuk menciptakan proses pendidikan orang dewasa yang harmonis, dinamis dan dan berkeadilan bukan pemerasan, korupsi dan bahkan pembohongan nilai akademis. Renungkanlah![]
Lombok Post, 25 Maret 2006