Menggugat Politik Tuan Guru

Setelah melihat gajah, saya melirik politik para kiai. Walaupun saya tidak mengatakan kiai harus seperti gajah (maaf!). Namun paling tidak dari sikap apriori gajah sang kiai bisa belajar. Tugas kiai tentu saja menyeru moral. Sebagai pewaris para nabi, tugas kiai adalah berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Diluar itu ia bertanggungjawab memerankan diri sebagai bagian dari ekosistem sosial yang profesional dengan maksud agar kehidupan manusia tetap harmonis seperti harmonisnya alam.

Disebuah negara imajiner, Kang Tohari tiba-tiba keseleo lidah bilang, “Kiai yang berpolitik praktis seketika itu otomatis tak pantas disebut Kiai lagi”. Karena omongannya yang cukup berani itu, Kang Tohari digugat oleh Kang Martopacul, Mas Matri dan Den Besus.

“Kamu ini kelewatan; berani ngomong sekeras itu tentang kiai”. Kata mas mantri mengawali gugatannya. “Iya, apa kamu lupa kiai adalah ulama, yang tak lain adalah entitas pewaris para nabi” ujar Kang Martopacul mendukung. “Sepakat, kamu jangan asal ngomong. Coba beri penjelasan mengapa seorang kiai menurut kamu tak pantas menggeluti urusan politik. Apa urusan seperti itu termasuk perkara haram?” tambah Den Bagus lagi.

Kang Tohari yang diserang dengan kata-kata bak air hujan menubruk atap seng itu menjadi gemetaran. Tapi ia mencoba menjawab tegar. “Begini, pertama saya ingin katakan bahwa saya menyesal telah ngomong sekeras itu tentang kiai. Kalau bukan karena cinta saya kepada kiai dan lembaga kekiaian saya tidak akan ngomong sekeras itu” Kang Tohari mencoba membela diri.

“Kamu ngawur! Cinta kiai kok omongmu begitu keras terhadap sebagian dari mereka. Ini bagaimana?” Kejar Mas Mantri.
“Maafkan saya mas. Omongan saya kemarin itu berangkat dari segi hakikat kiai dan kekiaian. Menurut saya, dari segi ini kiai memang kurang pas berpolitik”
“Kok” kata mas mantri dengan mata membulat.
“Iya, sampeyan barusan bilang bahwa kiai itu pewaris para nabi. Sampai disini saja sudah janggal, mosok kiai mau turun derajat ngurusi politik yang dalam kenyataannya merupakan ajang pergumulan antar kepentingan golongan bahkan pribadi. Kiai sepatutnya cukup menjadi penjaga moral saja lah!”. Tangkis Kang Tohari mantap.
“Termasuk moral para politisi” sela Den Bagus.

“Ya, politisi dari semua golongan. Seorang kiai semestinya berdiri ditengah-tengah menjadi figur yang netral. Kalau kiyai sudah berpolitik, berarti dia sudah pro terhadap salah satu golongan. Ini artinya, kiai itu harus siap “bertengkar” dengan kiai lain yang memihak digolongan berbeda bukankah ini artinya kiai menurunkan drajatnya sendiri?”. Ujar Kang Tohari merasa menang.

Setelah membaca cerita dalam buku Ahmad Tohari Mas Mantri Menjenguk Tuhan itu, saya kok merasa ada persamaan dengan yang saya alami didesa beberapa waktu lalu. Jika Kang Tohari menggugat kiai, saya lebih dekat lagi, yang saya gugat bapak saya sendiri.

Gugatan saya juga sama beralasannya dengan Kang Tohari, selain karena perasaan cinta terhadap orang tua saya itu, juga sepertinya saya tidak ikhlas melihatnya dijadikan bulan-bulanan politik pemilihan kepala desa (pilkades) yang sedang berlangsung. Dan gara-gara itu, seperti ujar kang Tohari, ia seakan mengorbankan kehormatan dirinya dimata masyarakat. Paling tidak ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya kuantitas jama’ah yang mau mendengar pengajian-pengajiannya setiap pagi selepas subuh.

Saya sudah memberinya peringatan dengan bahasa yang mungkin lebih keras dari Kang Tohari.
“Bapak itu Maqomnya (tempat) lain, tugas bapak cukup mengaji, bahas kitab kuning, ngapain ikut-ikutan politik” kata saya suatu hari.
Namun, jawaban bapak ternyata tak kalah garang dengan Kang Martopacul, Mas Matri dan Den Besus. “Saya punya kewajiban membimbing masyarakat memilih kepala desa yang benar sesuai dengan Al-qur’an dan Hadist” tandas bapak menimpali saya bernada lumayan tersinggung.
“Tapi siapa yang jamin?, jika kepala desa yang bapak dukung dan bapak mengajak masyarakat mendukungnya, setelah menjadi kepala desa nanti akan betul-betul baik?” Tanya saya tak mau kalah.

Suasana menjadi hening. Bapak terlihat mengerutkan kening dan menunduk. Tiba-tiba saya merasa bersalah telah terlalu keras berkata seperti itu. sayapun melanjutkan kata-kata saya ”Mohon maaf pak, saya hanya khawatir saja, dalam politik pilkades ini bapak sekadar ikut-ikutan, dan akhirnya bapak hanya jadi bulan-bulanan saja ketimbang menjadi pemain sungguhan”.

Mendengar omongan saya itu, bapak terlihat berfikir keras. Saya tidak tahu ia faham dengan bahasa saya atau tidak. Tapi pagi harinya isi ceramah bapak cukup mengehentak hati saya. Ia bilang mulai hari itu, ia tidak akan memihak pada siapa-siapa. Lebih dalam lagi, Ia menganjurkan masyarakat supaya memilih dengan hati nurani. Tepatkah pilihan bapak saya?

Kiai dan Film Lion Battlefield

Pemikiran saya menjadi lain setelah mendiskusikan sebuah film dokumenter Lion Battlefield bersama kawan-kawan aktivis di Mataram. Film yang berkisah tentang politik dunia fauna ini berhasil menyedot energi saya untuk faham benar peran politik setiap warga negara ini, tak terkecuali para kiai dan bapak saya itu.

Dalam sebuah adegan, film itu menggambarkan aksi sekelompok gajah yang mengambil sikap apriori terhadap hiruk pikuk politik dunia binatang. Walau sebenarnya ia mempunyai kekuatan yang bahkan dapat menandingi kekuatan sang raja hutan sekalipun. Namun ternyata gajah samasekali tidak memiliki insting politik berkuasa. Sehingga predikat si raja hutan tetap saja dimiliki singa.

Sikap apriori seperti itu memberi dampak positif dan negatif bagi kehidupan sang gajah. Negatifnya ia tak lebih sebagai pemain figuran. Tak mempunyai peran signifikan. Dan cenderung tak menunjukkan eksistensi dirinya kecuali saat adegan merobohkan pohon-pohon dikala musim kemarau datang dan rumput-rumput menjadi kering. Tapi letak positifnya gajah tak mempunyai musuh satupun. Ia menjalani hidup dengan enjoy, tak ada beban apapun ditengah megahnya imperium kekuasaan yang dibangun singa. Tugasnya hanya satu, melengkapi rotasi ekosistem alam yang berkelindan secara harmonis.

Setelah melihat gajah, saya melirik politik para kiai. Walaupun saya tidak mengatakan kiai harus seperti gajah (maaf!). Namun paling tidak dari sikap apriori gajah sang kiai bisa belajar. Tugas kiai tentu saja menyeru moral. Sebagai pewaris para nabi, tugas kiai adalah berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Diluar itu ia bertanggungjawab memerankan diri sebagai bagian dari ekosistem sosial yang profesional dengan maksud agar kehidupan manusia tetap harmonis seperti harmonisnya alam.

Pendapat saya ini ternyata mendapat bantahan dari kawan dekat saya. “Kamu ini sama saja dengan Kang Tohari, terlalu ekstrim!” katanya beberapa saat menjelang diskusi berakhir.

“Tidak ada salahnya kiai atau bapakmu berpolitik. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah konteks kiai itu berpolitik. Apakah dia dalam posisi terhegemoni atau justru terkooptasi?”. Tambahnya lagi.
“Ah bahasamu terlalu tinggi aku tidak ngerti” kata saya.
“Maksud saya begini, kan ada kiai yang berpolitik didasari oleh rasa tanggungjawab pada masyarakatnya, namun sang kiai kadang merasa ruang gerak dakwahnya terlalu sempit sehingga tidak cukup signifikan menghasilkan perubahan. Oleh sebab itu, kiai model begini memilih jalur politik “resmi” atau konvensional, ini saya sebut kiai yang terhegemoni”
“Lalu, yang satunya” kejar saya penasaran.
“Ada kiai yang memang sejak awal terkooptasi politik. Dia sekedar ikut-ikutan, pengen pesantrennya dapat sumbangan atau minimal pesantrennya sering dikunjungi pejabat. Lalu sang kiai ikhlas-ikhlas saja melakukan kampanye gratis lewat pengajian-pengajiannya”. Jelas teman saya itu panjang lebar. Saya sungguh tidak meragukan komentar-komentar teman saya itu, sebab saya tahu teman itu sedang kuliah di Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta. “Soo pasti dia lebih jago” fikirku.

Saya lalu mikir, dimana posisi bapak kalau demikian? Jika bapak ikut politik dengan mendukung salah satu calon kepala desa itu, demi ketulusan niat andil memperbaiki desa? Berarti saya berdosa dong telah menghentikan bapak nimbrung dipolitik!. Tapi jika memang tujuan bapak ikutan nimbrung sekedar ikut-ikutan? Semoga saja saya masuk syurga karenanya!. “Sayang, saya terlalu cepat memvonis” ujar saya dalam hati. Seandainya ada kesempatan, saya malah ingin menyuruh bapak berpolitik saja, bahkan mencalonkan diri sekalian jadi kepala desa. Ups!.